Lewat Diskusi Publik, HIMAPOL Indonesia Evaluasi Pemilu 2019

sandeq.netMajene, Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia melaksanakan Bazar dan Diskusi Publik bertemakan “Evaluasi Pemilu 17 April 2019, Sebagai Langkah Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas dan Bermartabat”.

Acara yang digelar di Hanguot Cafe Majene pada Minggu, 15 September 2019, dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ketua KPU Kab. Majene Muh Arsalin Aras, S.H., Ketua Bawaslu Kab. Majene Syofian Ali, S.Pd.I., Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat Muhammad, S.IP. M.Si. dan Kabid Kajian Strategis & Advokasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Hasbi.

Pada acara tersebut menghasikan 12 butir rekomendasi perihal yang harus di evaluasi dari Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

Rekomendasi hal-hal yang harus dievaluasi dari Pemilu serentak 17 April 2019 :

  1. Pemilu serentak (Pelaksanaa pemilu lokal serentak yang diadakan di daerah dengan pemilihan legislatif serentak dibedakan waktunya).
  2. Honorarium KPPS.
  3. Persyaratan Anggota KPPS minimal SMA sederajat yang selanjutnya diatur dalam regulasi.
  4. Regulasi Pemilu UU no.7 thn 2017.
  5. Data kependudukan diperjelas (capil majene).
  6. Seleksi calon legislatif yang dilaksanakan di internal partai harus diperketat dalam regulasi pemilu.
  7. Pemerintah harus memberikan ruang kepada seluruh pihak dalam mensukseskan pemilu dan diatur dalam regulasi.
  8. Penambahan anggaran menjadi 25 M untuk Pilkada Majene (Pemerintah Majene).
  9. Pemutahiran data pemilu sebaiknya dikelola oleh KPU.
  10. Distribusi logistik harus lebih optimal.
  11. Peradilan Pemilu ( Bawaslu menangani sendiri tidak dibawa ke kejaksaan).
  12. Praktik money politik tidak dipidana tapi disuruh membayar 20 kali lipat ke negara (dimiskinkan).

Hasbi, mengatakan rekomendasi ini disampaikan ke Badan Pengurus Harian (BPH) Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia yang akan menjadi representasi ke DPR RI serta akan disodorkan ke Komisi II DPRD Kabupaten. Majene sebagai rujukan Pilkada 2020 Kabupaten Majene.”

Rekomendasi ini disampaikan ke BPH Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia yang akan menjadi representasi ke DPR RI serta akan disodorkan ke Komisi II DPRD Kabupaten. Majene sebagai rujukan Pilkada 2020 Kabupaten. Majene”.

Program kerja ini dilaksanakan diseluruh Korwil yang tergabung didalam Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia, Pelaksanaan kegiatan ini pula sebagai pertanggung jawaban KASTRAD HIMAPOL Indonesia kepada BPH HIMAPOL Indonesia yang dilaksanakan bersama Universitas Sulawesi Barat sebagai panitia pelaksana kegiatan.

Laporan : Reski Putri Utami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *