Majelis Wakaf & Kehartabendaan PP Muhammadiyah Gelar Lokakarya di Sulawasi Barat

sandeq.net – mamuju, Bertempat di Aula Kampus STIE Muhammadiyah Mamuju, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju bekerjasama dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melaksanakan Lokakarya Pengelolaan Tanah dan Wakaf, Sabtu 3 Agustus 2019.

Bertemakan “Pemantapan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Wakaf Dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah,” acara ini berlangsung dari tanggal 3 sampai 4 Agustus yang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah se Sulawesi Barat dan Pimpinan Wilayah dan Daerah Aisyiyah se Sulawesi Barat sebagai peserta pada lokakarya tersebut.

Dr. Fetrimen Zubir., M. Pd. Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan banyak warga Muhammadiyah selalu membanggakan organisasinya yang moderen dan manajemennya bagus, tetapi ketika jika melihat kedalam jumlah aset saja terkadang tidak tahu, baik di tingkat ranting, apalagi tingkat pimpinan pusat, oleh sebab itu harus dilakukan sosialisasi pentingnya melakukan inventarisasi tentang aset Muhammadiyah.

“Kita selalu membanggakan organisasi kita yang moderen dan manajemennya bagus, tetapi ketika kita melihat kedalam jumlah aset saja kita tidak tahu baik di tingkat ranting, apalagi tingkat pimpinan pusat, oleh sebab itu kita lakukan sosialisasi pentingnya kita melakukan inventarisasi tentang aset ini,” kata Fetrimen Zubir.

“Berkaitan dengan sertifikasi banyak yang keliru memahaminnya, didalam badan hukum nama yang tertulis itu bukan Pimpinan Muhammadiyah, sebab Pimpinan Muhammadiyah tidak memiliki aset, yang memiliki aset itu adalah perserikatan Muhammadiyah,” jelasnya.

Ini sebagai pelajaran bagi kita untuk melihat kejadian kasus yang pernah terjadi, ada kasus mewakafkan atas dasar keikhalasan tidak ada ikrar wakafnya, tiba-tiba setelah berkembang pesat diklaim milik keluarga. Oleh sebab itu dari dasar ini sehingga kami menjemput bola ke Pimpinan Wilayah melakukam sosialisasi, jika perlu nanti ke tingkat Pimpinan daerah,” Kata Zubir.

Selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah pemberdayaan, jangan sampai ketika wakaf percaya dengan kita, kita hanya mau menerima tetapi tidak mau mengelola. Ingat dalam undang-undang nomor 44 tahun 2004 jika lima tahun tanah wakaf itu tidak di manfaatkan, maka badan wakaf Indonesia berhak untuk memindahkan nazirnya, tambahnya dengan tegas.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, Wahyun Mawardi, M.Pd,  mengatakan keberadaan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sangat penting, sebab Muhammadiyah memiliki aset kehartabendaan yang sangat besar. Aset inilah yang membuat Muhammadiyah menjadi besar, sehingga banyaknya aset ini diperlukan pengadministrasian yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Pimpinan pusat memiliki tugas besar sebagai perusahaan utama yang membawahi perusahaan-perusahaan pimpinan wilayah dan pimpinan daerah muhammadiyah, untuk itu diperlukan inventarisasi data aset kehartabendaan demi menyelamatkan asat muhammadiyah. Pengamanan aset dan kehartabendaan ini penting, karena harta wakaf masih bisa diambil alih oleh ahli waris setelah wakif meninggal dunia. Khusus di Sulawesi Barat  belum ada data secara rinci mengenai aset-aset kehartabendaan muhammadiyah, olehnya itu mohon untuk dibuatkan sertifikat untuk setiap daerah. kata Ketua PWM Sulbar.

Lebih lanjut Wahyun Mawardi. M.Pd. memaparkan dengan adanya upaya pengamanan aset maka diharapkan pengurus Muhammadiyah maupun warga bisa lebih optimal dan nyaman dalam memberdayakan amal usaha muhammadiyah.

Saya berharap dengan adanya kegiatan lokakarya ini persentase aset yang tersertifikasi mampu mengalami peningkatan.” lanjutnya.

Laporan : agung

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *