Ombudsman Sulbar Menilai Pelayanan Disdukcapil Polman Masih Dikeluhkan

Lukman Umar, M.Si, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat

Sandeq.netMamuju, Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat kembali menutup satu pengaduan warga terkait tindakan maladministrasi penundaan berlarut layanan administrasi kependudukan. Kamis (13/06/19).

Pengaduan ini dinyatakan selesai setelah mendapat penyelesaian dari pihak terlapor, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Polewali Mandar.
Terkait hal itu, Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat , Sekarwuni Manfaati, mengatakan sampai saat ini tim Ombudsman masih sering menerima pengaduan terkait pelayanan di Kantor Catatan Sipil dengan berbagai dugaan maladministrasi.

Hal tersebut disampaikan Sekarwuni usai menutup pengaduan salah seorang warga Polewali Mandar yang menjadi korban maladministrasi di Kantor Disdukcapil Polman.

“Sepertinya Tim Pencegahan Ombudsman harus membangun sinergi dengan disdukcapil untuk memberikan pembekalan khusus tentang pelayanan publik.” Ungkap Sekarwuni .

Senada hal demikian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar mengatakan pantauan Tim Ombudsman di beberapa kantor Disdukcapil masih menemukan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Admiduk) terbilang masih kacau.

“terbaru kami lihat proses pelayanan KK dan Akte di Capil Mamuju sistem antrian masih semrawut, pengunjung masih menumpuk di depan meja loket. Bahkan ada nyelonong langsung ke meja operator. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya antrian dan pengeras suara untuk memanggil warga yang mendapat giliran untuk mendapatkan layanan,” Jelas Lukman.

Bahkan Lukman menilai masih tingginya pengaduan tentang layanan Adminduk yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, mengesankan mereka belum siap memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
Karena itu, Lukman secara kelembagaan akan menyampaikan saran secara resmi kepada semua Kepala daerah agar memberikan perhatian segera memperbaiki pelayanan di instansi tersebut.

“ InsyaAllah kita akan minta Bupati menginstruksikan Kadisdukcapilnya melakukan perbaikan agar memenuhi azas-azas pelayanan publik yang baik. Menuju layanan akuntabilitas, profesionalitas, tepat waktu dan kemudahan pelayanan,” ujar Lukman.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan saran perbaikan kepada semua pimpinan daerah agar mereka memberikan perhatian dan mengetahui terkait pelayanan publik yang baik.

“Saran perbaikan yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah sangat penting agar mereka memberikan perhatian dan mengetahui bagaimana sebenarnya pelayanan publik berjalan di daerahnya dan Ombudsman memiliki kewenangan melakukan itu.” Tutupnya.

Laporan : Humas Ombudsman Sulbar

Editor : Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *